TRIBUNGROUP.NET – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat geger dunia internasional dengan ancaman terbarunya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui akun Truth Social, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS. Ancaman ini menyasar langsung pada negara-negara anggota BRICS—termasuk Indonesia, yang baru resmi bergabung pada Januari 2025.
Menyikapi pernyataan keras dari Presiden Trump, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah tetap mewaspadai potensi dampaknya, namun masih optimistis bahwa kerja diplomasi akan membuahkan hasil terbaik.
Tim Negosiasi Indonesia Sudah Siaga di AS
Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Agus Gumiwang menjelaskan bahwa tim negosiasi Indonesia sudah bersiaga di Washington DC dan terus berupaya menjaga kepentingan ekonomi nasional di tengah memanasnya hubungan dagang global.
“Kan kita punya tim negosiasi sudah standby di Washington DC sudah lama. Dan saya kira mereka juga punya target, target tarif yang paling bagus untuk Indonesia. Jadi kita tunggu saja,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Indonesia Dianggap Mitra Strategis AS
Agus juga meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan tarif terhadap Indonesia. Sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara dengan posisi geoekonomi strategis, Indonesia memiliki nilai penting bagi AS baik dari sisi ekonomi, perdagangan, maupun politik regional.
“Saya kira juga pemerintah Amerika pada saatnya nanti bisa lebih fleksibel, lebih dinamis terhadap kepentingan Indonesia. Karena Indonesia kan merupakan negara yang cukup penting bagi Amerika,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus mengimbau kepada masyarakat dan pelaku industri di Tanah Air agar tidak panik menyikapi ancaman tersebut. Ia meminta publik untuk mempercayakan sepenuhnya pada kemampuan tim negosiasi Indonesia dalam merespons tantangan ini.
“Jadi kita percayakan saja kepada negosiator kita yang sekarang sedang ada di Amerika,” pungkasnya.
Ancaman tarif dari Donald Trump muncul beberapa jam setelah pembukaan KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara BRICS menyampaikan kekhawatiran atas kenaikan tarif perdagangan global yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Sebagai tanggapan, Trump menuding BRICS sebagai organisasi yang mempromosikan “kebijakan anti-Amerika”, meski tidak merinci secara spesifik apa yang dimaksud. Dalam unggahannya, Trump menyebut:
“Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tulis Trump, dikutip dari Reuters, Senin (7/7).
Indonesia dan BRICS: Posisi Diplomatik yang Rumit
Sejak bergabung secara resmi dengan BRICS awal tahun ini, Indonesia mulai mengambil peran aktif dalam diplomasi multipolar yang digagas oleh kelompok negara-negara berkembang tersebut. Bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, BRICS memperjuangkan reformasi sistem keuangan global, mengurangi dominasi dolar AS, serta memperluas kerjasama perdagangan antarnegara Selatan.
Namun, keanggotaan Indonesia di BRICS juga membuatnya harus berjalan di garis tipis, terutama dalam hubungannya dengan AS — salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia.
Potensi Dampak Ekonomi Bila Tarif Dikenakan
Jika ancaman tarif benar-benar direalisasikan terhadap Indonesia, maka potensi dampaknya bisa sangat serius, khususnya bagi sektor:
- Ekspor tekstil dan pakaian jadi
- Elektronik dan komponen
- Produk pertanian dan olahan
- Barang manufaktur ringan lainnya
Selain itu, investasi dari perusahaan-perusahaan asal AS ke sektor teknologi, energi, dan manufaktur di Indonesia bisa saja terhambat jika ketegangan politik memburuk.
Sikap Pemerintah: Diplomasi, Bukan Konfrontasi
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa posisinya di BRICS bukan untuk memusuhi Amerika Serikat, tetapi untuk memperkuat hubungan perdagangan yang adil dan berimbang di tingkat global. Pendekatan diplomatik dan pragmatis tetap menjadi prinsip utama dalam menghadapi tekanan dari luar.
Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Perdagangan disebut juga telah melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mengantisipasi langkah selanjutnya dari pemerintahan Trump.
Ancaman tarif tambahan dari Presiden AS Donald Trump terhadap negara anggota BRICS, termasuk Indonesia, menjadi ujian serius bagi diplomasi ekonomi Tanah Air. Meski tekanan eksternal tidak bisa dihindari, pemerintah tetap yakin bahwa hubungan strategis antara Indonesia dan AS akan membuka ruang kompromi dan menghindarkan dari kebijakan proteksionis yang merugikan kedua belah pihak.
Sementara itu, semua mata tertuju ke tim negosiator Indonesia di Washington DC — mereka kini menjadi garda depan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah panasnya konstelasi geopolitik global.