Tribun Group – Sudah bertahun-tahun, guru-guru di Indonesia bertanya-tanya: kapan kesejahteraan mereka benar-benar membaik? Pertanyaan ini bukan sekadar keluhan, melainkan cerminan nyata dari jutaan tenaga pendidik yang bekerja keras setiap hari namun belum merasakan peningkatan penghasilan yang sepadan. Di tengah pertanyaan besar itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi jawaban yang gamblang — dan jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan banyak orang.
Pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (24/6/2026), Prabowo menyampaikan pidato yang menyentuh banyak persoalan mendasar negeri ini: pelemahan rupiah, bocornya kekayaan ke luar negeri, hingga sulitnya menaikkan gaji guru dan pegawai negeri. Ia berbicara dengan data, dan angka-angka yang ia sebut membuat siapa pun yang mendengarnya perlu berhenti sejenak untuk mencerna.
Bukan sekadar pidato seremonial, pernyataan Prabowo kali ini menjadi semacam “pembukaan tabir” atas masalah struktural ekonomi Indonesia yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan yang paling mengejutkan? Kebocoran anggaran negara yang ia sebut angkanya mencapai ratusan miliar dolar per tahun — setara dengan ribuan triliun rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan para guru.
Indonesia Untung Besar, tapi Uangnya ke Mana?
Prabowo membuka pidatonya dengan data dari Dewan Ekonomi Nasional. Ia menyebutkan bahwa dalam 22 tahun terakhir, Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan secara ekonomi. “Dari 22 tahun itu, hanya 5 tahun kita tidak untung, 17 tahun kita untung,” tegasnya di hadapan para ulama NU.
Total keuntungan yang diraih Indonesia selama periode tersebut diklaim mencapai 436 miliar dolar AS. Bahkan jika dihitung dalam rentang waktu 42 tahun, kekayaan yang seharusnya dimiliki negara ini mencapai 638 miliar dolar AS. Angka yang luar biasa besar, bukan?
Namun di sinilah masalahnya. Dari keuntungan 436 miliar dolar AS itu, sebanyak 343 miliar dolar AS justru mengalir ke luar negeri. Artinya, yang tersisa di dalam negeri sangat sedikit dibanding potensi sebenarnya. “Kalau sekarang ada yang bilang rupiah lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya kita keluar negeri,” ujar Prabowo dengan nada yang menegaskan betapa seriusnya persoalan ini.
Fakta ini juga menjelaskan mengapa nilai tukar rupiah kerap tertekan. Ketika arus keluar kekayaan jauh lebih besar daripada yang tertinggal, tekanan terhadap mata uang menjadi tidak terhindarkan. Ini bukan soal sentimen pasar semata, melainkan soal kebocoran struktural yang telah berlangsung begitu lama.
Praktik Under Invoicing: Cara Licin Menggelapkan Kekayaan Negara
Prabowo tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung salah satu modus yang ia duga menjadi penyebab besar hilangnya potensi penerimaan negara: praktik under invoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi yang sengaja dibuat lebih rendah dari kondisi sebenarnya.
Apa Itu Under Invoicing dan Bagaimana Dampaknya?
Bayangkan sebuah perusahaan yang mengekspor batu bara atau minyak sawit. Secara aktual, mereka menjual 1.000 ton. Namun yang dilaporkan ke pemerintah hanya 500 ton. Selisih 500 ton itu? Masuk ke kantong pribadi atau disimpan di rekening luar negeri, tanpa sepeser pun pajak yang dibayarkan ke negara.
“Katanya mereka jual 1.000 ton, tapi yang mereka lapor 500 ton. Artinya negara rugi,” kata Prabowo. Ia menyebut kerugian akibat praktik semacam ini selama 34 tahun terakhir mencapai 908 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 15.000 triliun. Angka yang hampir tak terbayangkan besarnya.
Mengapa Hal Ini Disampaikan kepada Ulama NU?
Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, mengapa data ekonomi makro seperti ini disampaikan di forum para ulama? Prabowo punya alasan yang masuk akal. Menurutnya, ulama memiliki peran strategis sebagai pemimpin, guru, dan pembimbing masyarakat. Dengan memahami akar masalah ini, para ulama diharapkan mampu ikut membangun kesadaran publik bahwa kebocoran ekonomi bukan isu elit semata — ini menyangkut nasib seluruh rakyat, termasuk para guru di pelosok desa.
Hubungan Langsung antara Kebocoran Anggaran dan Gaji Guru
Inilah bagian yang paling relevan bagi jutaan tenaga pendidik di Indonesia. Prabowo secara eksplisit menghubungkan kebocoran anggaran negara dengan ketidakmampuan pemerintah menaikkan gaji guru dan pegawai negeri secara signifikan.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” kata Prabowo dengan nada yang terdengar frustrasi namun jujur.
Kebocoran Rp 2.500 Triliun Setiap Tahun
Angka yang ia sebut sangat spesifik: kebocoran anggaran negara diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun, atau setara dengan Rp 2.500 triliun setiap tahunnya. Untuk memberi gambaran betapa besarnya angka ini — total anggaran pendidikan Indonesia dalam APBN 2024 “hanya” sekitar Rp 665 triliun. Artinya, uang yang bocor setiap tahun hampir empat kali lipat anggaran pendidikan nasional.
Jika separuh saja dari kebocoran itu bisa diselamatkan, ruang fiskal untuk menaikkan gaji guru, memperbaiki infrastruktur sekolah, dan meningkatkan tunjangan tenaga pendidik akan terbuka sangat lebar. Ini bukan sekadar kalkulasi matematis — ini soal prioritas dan political will untuk menegakkan kepatuhan hukum terhadap para pelaku ekonomi besar.
Dampak Nyata bagi Tenaga Pendidik
Selama ini banyak yang beranggapan bahwa gaji guru belum naik karena “pemerintah tidak peduli” atau “anggaran memang terbatas.” Pernyataan Prabowo memberi perspektif berbeda: anggaran sebenarnya ada, tapi terus digerogoti oleh praktik-praktik ilegal dan kebocoran yang sistemik. Para guru bukan korban kurangnya perhatian, melainkan korban dari sistem yang selama ini membiarkan kekayaan negara mengalir ke tangan-tangan yang salah.
Langkah ke Depan: Apa yang Perlu Dilakukan?
Pengakuan Prabowo ini tentu harus diikuti dengan tindakan nyata. Mengidentifikasi masalah adalah langkah pertama yang penting, tapi rakyat — khususnya para guru — membutuhkan bukti bahwa kebocoran itu benar-benar bisa disumbat. Penguatan pengawasan ekspor, reformasi sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku under invoicing menjadi langkah krusial yang tidak bisa ditunda.
Di sisi lain, transparansi data yang disampaikan kepada publik — seperti yang dilakukan Prabowo dalam forum Munas NU ini — juga merupakan bagian dari solusi. Ketika masyarakat tahu ke mana uang negara pergi, tekanan sosial untuk reformasi akan semakin kuat. Dan tekanan itulah yang sering kali menjadi katalis perubahan paling efektif.
Pernyataan Prabowo soal gaji guru dan kebocoran anggaran ini seharusnya menjadi pengingat bahwa masalah kesejahteraan guru bukan sekadar soal pos anggaran pendidikan yang perlu ditambah. Ini adalah cerminan dari kesehatan sistem ekonomi dan tata kelola negara secara keseluruhan. Jika kebocoran sebesar Rp 2.500 triliun per tahun bisa benar-benar ditekan, bukan mustahil gaji guru yang layak — dan berbagai janji pembangunan lainnya — akhirnya bisa terwujud. Pertanyaannya kini bukan lagi “apakah uangnya ada?”, melainkan “apakah kita punya keberanian untuk mengambilnya kembali?”