Dewan Pers Angkat Bicara soal Insiden di Istana
TRIBUNGROUP.NET – Dewan Pers resmi menyatakan keprihatinannya terkait pencabutan kartu identitas (ID Card) jurnalis CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Tindakan itu dinilai berpotensi menghambat kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melalui pernyataan tertulis di situs resmi Dewan Pers pada Minggu (28/9/2025), menegaskan bahwa kebebasan pers harus dihormati semua pihak. Ia menekankan pentingnya transparansi dari Biro Pers Istana terkait alasan pencabutan tersebut.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Komaruddin.
Isi Pernyataan Resmi Dewan Pers
Dalam keterangan yang dirilis, Dewan Pers menyampaikan empat poin utama:
-
Biro Pers Istana perlu menjelaskan alasan pencabutan ID Card agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim kebebasan pers.
-
Mengimbau semua pihak menghormati tugas pers, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
-
Mengingatkan agar kasus serupa tidak terulang, demi menjaga suasana demokratis dan iklim kebebasan informasi di Indonesia.
-
Meminta agar akses liputan segera dipulihkan, sehingga jurnalis yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan tugasnya.
Pernyataan ini mempertegas komitmen Dewan Pers dalam mengawal kebebasan pers sekaligus melindungi jurnalis dari potensi intimidasi atau pembatasan ruang kerja.
Kronologi Pencabutan ID Pers CNN Indonesia
Kasus ini mencuat setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Insiden terjadi pada Sabtu (27/9/2025) malam.
Menurut Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pencabutan berlangsung sekitar pukul 19.15 WIB. Seorang staf BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia TV dan mengambil langsung ID Pers tersebut.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” ungkap Titin.
CNN Indonesia mengaku terkejut dengan langkah itu karena tidak ada penjelasan resmi sebelumnya. Pihak redaksi bahkan sudah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk meminta klarifikasi.
Pertanyaan Jurnalis Jadi Pemicu?
CNN Indonesia menduga pencabutan ID Card berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan tersebut menyangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu kebijakan besar pemerintah yang sedang menjadi sorotan publik.
Titin menilai pertanyaan yang diajukan jurnalisnya sepenuhnya kontekstual, relevan, dan penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, pencabutan ID Card tanpa dasar yang jelas dianggap mencederai prinsip kebebasan pers.
“Pertanyaan Diana adalah kontekstual dan sangat penting, karena isu MBG merupakan perhatian besar publik. Tidak ada alasan bagi pemerintah membatasi jurnalis menanyakan hal tersebut,” tegas Titin.
Tuntutan Pemulihan Akses Liputan
Baik CNN Indonesia maupun Dewan Pers sama-sama menuntut agar akses liputan jurnalis segera dipulihkan. Menurut mereka, kehadiran pers di lingkungan Istana adalah bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Dewan Pers juga menegaskan bahwa pencabutan akses wartawan bisa menjadi preseden buruk. Jika dibiarkan, tindakan serupa bisa berulang dan membatasi kerja jurnalistik di kemudian hari.
Pentingnya Menjaga Kebebasan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas menyatakan bahwa jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi kepada publik.
Oleh karena itu, setiap upaya pembatasan harus disertai alasan hukum yang kuat dan transparan. Dalam konteks ini, Dewan Pers menilai pemerintah perlu segera memberikan penjelasan demi menjaga kepercayaan publik.
Kasus pencabutan ID Card jurnalis CNN Indonesia membuka kembali perbincangan soal kebebasan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah menyampaikan sikap tegas, sementara CNN Indonesia menunggu penjelasan resmi dari BPMI dan Mensesneg.
Publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah. Apakah akses liputan akan dipulihkan, atau justru terjadi pembatasan lebih jauh terhadap kerja jurnalistik di lingkungan Istana. Yang jelas, kebebasan pers adalah hak yang harus dijaga bersama demi demokrasi yang sehat.