Tribun Group – Ketika bencana datang, respons pemerintah selalu menjadi sorotan. Seberapa cepat bantuan mengalir, seberapa besar dana yang disiapkan, dan seberapa transparan prosesnya — semua itu menjadi pertanyaan yang wajar dari masyarakat yang terdampak. Di sinilah peran Menteri Keuangan menjadi krusial: bukan hanya membuka keran anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang keluar punya dasar hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini angkat bicara soal kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran bencana. Pernyataannya di Kompleks Istana, Jakarta, pada Senin (7/9/2026) cukup menarik perhatian — bukan karena bernada menolak, melainkan karena memberi syarat yang sangat masuk akal namun kerap diabaikan dalam situasi darurat: hitungan yang jelas dan tidak sembarangan.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud Purbaya dengan “jangan ngaco hitungannya”? Dan bagaimana pemerintah memandang dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah menjadi perhatian publik? Mari kita telusuri lebih dalam.
Komitmen Penuh, Tapi dengan Syarat yang Masuk Akal
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah — dalam hal ini Kementerian Keuangan — pada dasarnya siap mengucurkan dana maksimal untuk keperluan bencana. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi politik. Ada sinyal kuat bahwa pintu anggaran memang terbuka lebar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama mekanismenya dijalankan dengan benar.
“Tapi BNPB nanti kalau minta, ya kita kasih dananya. Kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya,” kata Purbaya dengan nada lugas namun penuh penekanan.
Ungkapan “jangan ngaco hitungannya” ini terdengar santai, tapi mengandung pesan serius. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, setiap pengajuan anggaran — termasuk untuk bencana — harus disertai rincian yang logis dan dapat diverifikasi. Ini bukan soal birokrasi yang mempersulit, melainkan soal akuntabilitas agar dana publik tidak disalahgunakan, bahkan di saat krisis sekalipun.
Transparansi Anggaran Bencana: Bukan Hambatan, Tapi Perlindungan
Mungkin ada yang bertanya-tanya: kenapa harus ada syarat ketat di saat bencana? Bukankah situasi darurat membutuhkan kecepatan, bukan proses panjang?
Pertanyaan itu valid. Namun, Purbaya memberikan jawaban yang cukup mencerahkan. Menurutnya, selama rincian anggaran jelas dan perhitungannya masuk akal, proses pencairan tidak akan menemui hambatan berarti. “Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya,” jelasnya.
Artinya, transparansi bukan penghalang, melainkan justru pelicin proses. Ketika BNPB mengajukan kebutuhan dengan data yang valid — berapa jiwa terdampak, berapa kebutuhan logistik, berapa estimasi kerusakan infrastruktur — maka Kemenkeu tidak punya alasan untuk menahan anggaran. Masalah baru muncul jika angka-angka itu diada-adakan atau tidak memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Erupsi Gunung Anak Krakatau: Seberapa Besar Dampaknya?
Salah satu konteks langsung dari pernyataan Purbaya adalah erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa waktu belakangan. Aktivitas vulkanik ini memang sempat menghebohkan, terutama dengan sebaran abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitarnya.
Namun, Purbaya menilai dampak ekonomi dari erupsi ini belum tergolong signifikan. “Belum. Harusnya sih nggak terlalu signifikan, ya, kalau hanya beberapa hari bencananya. Dan debunya kan nggak tebel-tebel amat, kan,” ucapnya dengan nada yang relatif tenang.
Pernyataan ini memang bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ini adalah penilaian realistis berdasarkan skala bencana yang ada saat ini. Di sisi lain, pemerintah tidak boleh terlena — karena situasi bisa berubah dengan cepat, terutama jika aktivitas vulkanik meningkat atau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Perbandingan dengan Bencana Banjir di Sumatera dan NTT
Untuk memberi gambaran yang lebih proporsional, Purbaya membandingkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan bencana banjir besar yang sebelumnya melanda sejumlah provinsi di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin. Ini kan cuma beberapa hari,” jelasnya.
Perbandingan ini penting untuk dipahami secara proporsional. Banjir yang melanda Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan NTT memang meninggalkan dampak yang jauh lebih luas — mulai dari kerusakan infrastruktur, lahan pertanian yang hancur, hingga ribuan warga yang harus mengungsi dalam waktu lama. Erupsi Gunung Anak Krakatau, setidaknya dalam kondisi terkini, belum mencapai skala sebesar itu.
Pemantauan Terus Dilakukan
Meski penilaian awal menunjukkan dampak yang relatif terbatas, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti di situ. Pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang tidak terduga.
“Kita lihat ke depan seperti apa. Harusnya sih mudah-mudahan sih nggak terlalu parah,” lanjutnya dengan nada yang penuh harap namun tetap waspada.
Sikap seperti ini sebenarnya mencerminkan pendekatan manajemen risiko bencana yang baik: tidak panik berlebihan, tapi juga tidak meremehkan potensi bahaya yang masih bisa berkembang. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara respons cepat dan kehati-hatian dalam alokasi sumber daya.
Pelajaran Penting dari Kebijakan Anggaran Bencana
Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pernyataan Purbaya ini, terutama bagi mereka yang memahami bagaimana sistem keuangan negara bekerja dalam situasi darurat.
Pertama, anggaran bencana bukan berarti anggaran tanpa aturan. Dana kebencanaan tetap harus dikelola dengan standar akuntabilitas yang tinggi, justru karena nilainya strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Potensi penyalahgunaan di situasi bencana justru lebih tinggi karena pengawasan cenderung melemah ketika semua orang sibuk dengan respons darurat.
Kedua, kecepatan dan akurasi harus berjalan beriringan. Bantuan bencana memang harus cepat, tapi bukan berarti asal-asalan. BNPB dan lembaga terkait perlu memiliki sistem pendataan yang kuat agar pengajuan anggaran bisa dilakukan dengan cepat sekaligus akurat — sehingga tidak ada alasan bagi Kemenkeu untuk memperlambat pencairan.
Ketiga, skala bencana menentukan prioritas respons. Seperti yang disampaikan Purbaya, tidak semua bencana memiliki dampak yang sama. Pemerintah perlu memiliki mekanisme penilaian yang objektif untuk menentukan tingkat prioritas dan besaran anggaran yang proporsional dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Apa yang Diharapkan ke Depan?
Situasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keuangan kebencanaan Indonesia secara keseluruhan. Idealnya, Indonesia memiliki dana cadangan bencana yang lebih terstruktur — semacam dana abadi atau mekanisme asuransi bencana nasional — sehingga ketika bencana datang, prosesnya tidak harus dimulai dari nol setiap kali.
Beberapa negara dengan risiko bencana tinggi, seperti Jepang dan Filipina, telah mengembangkan sistem semacam ini dengan cukup matang. Indonesia, sebagai negara dengan frekuensi bencana yang sangat tinggi — dari gempa, tsunami, erupsi vulkanik, hingga banjir — sudah seharusnya berinvestasi lebih serius dalam infrastruktur keuangan kebencanaan.
Pernyataan Purbaya soal kesiapan anggaran bencana ini bukan sekadar berita harian yang mudah terlupakan. Di baliknya ada cerminan nyata tentang bagaimana negara ini mengelola risiko, menjaga akuntabilitas, dan merespons krisis dengan kepala dingin. Pertanyaannya kini berpindah ke kita semua: apakah kita sudah cukup mendorong pemerintah untuk membangun sistem kebencanaan yang benar-benar siap — bukan hanya reaktif — agar ketika bencana berikutnya datang, bantuan bisa mengalir cepat, tepat, dan tanpa kebocoran?