TRIBUN GROUP – Pemerintah menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi besar menjadi lokomotif ekonomi baru di tingkat akar rumput. Jika dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bahkan disebut dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional mencapai kisaran 7 hingga 8 persen.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa potensi pertumbuhan ini bersifat inklusif. “Kalau dulu dari atas agak repot menetesnya ke bawah. Nggak netes-netes, Pak. Sekarang sama Pak Prabowo digrojog ke bawah,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12).
“Dengan digrojog ini diharapkan bisa tumbuh lebih cepat ke atas. Ini ekonomi yang luar biasa, penemuan yang luar biasa, dan kita harus mendukung,” lanjutnya. Menurut Nanik, pola pertumbuhan yang dibangun berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat bawah, bukan semata bertumpu pada sektor besar di lapisan atas.
Prioritas Libatkan Yayasan, Bukan PT/CV
Nanik mengungkapkan filosofi awal program MBG yang dirancang sejak Oktober 2024. Saat itu, Presiden Prabowo secara tegas melarang perseroan terbatas (PT) atau perusahaan persekutuan komanditer (CV) menjadi mitra Sentra Pangan dan Pemasakan Gizi (SPPG). Sebaliknya, Presiden memprioritaskan keterlibatan yayasan sosial, keagamaan, dan pendidikan.
“Saya kasihan lihat yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, nggak punya uang. Tolong dapur-dapur itu dimitrakan dengan mereka,” kata Nanik mengutip arahan Presiden Prabowo kala itu. Meski ada kekhawatiran mengenai kemampuan finansial yayasan, Presiden menyarankan agar mereka diberi akses pinjaman perbankan.
Tujuannya, agar yayasan-yayasan tersebut memperoleh pendapatan dari mengelola dapur MBG. “Kalau ada untung seperak dua perak untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai aktivitas sosial,” jelas Nanik.
Peringatan Keras untuk Yayasan ‘Biru’ Baru
Namun, dalam implementasinya, timbul penyimpangan. Muncul yayasan-yayasan baru yang sama sekali tidak bergerak di bidang pendidikan, agama, atau sosial ikut mendaftar sebagai mitra SPPG. Menanggapi hal ini, Nanik memberikan peringatan keras.
Ia menegaskan bahwa yang diperbolehkan menjadi mitra hanyalah yayasan pendidikan, agama, dan sosial yang genuine. Nanik meminta yayasan-yayasan baru itu untuk tidak “keterlaluan” dalam mencari keuntungan.
“Para mitra dan pemilik yayasan pengelola SPPG harus peduli dan membantu sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerima manfaat MBG dari dapur mereka,” tegas Nanik. “Mereka harus memiliki kesadaran sosial dan tanggap akan kekurangan sekolah-sekolah itu, sebagaimana niat awal Presiden dalam melaksanakan program MBG.”
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah agar MBG tidak bergeser menjadi proyek bisnis semata, tetapi tetap pada jalurnya sebagai program sosial yang memberdayakan komunitas dan mendongkrak ekonomi dari lapisan terbawah. (***)