Tribungroup.net – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama sekitar tiga jam di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Turut hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di wilayah Morowali dan Bangka Belitung. “Satgas PKH kini sudah mulai melakukan penertiban terhadap tambang-tambang dan sumber daya alam yang kita miliki agar dikelola secara bertanggung jawab,” ujar Prasetyo usai rapat.
Selain membahas isu lingkungan dan sumber daya alam, Presiden Prabowo juga meminta laporan langsung dari Kapolri terkait perkembangan penyelidikan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta. Prasetyo menyebut, Presiden mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani peristiwa tersebut. “Namun beliau juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi alarm bagi semua pihak,” ungkapnya.
Presiden Prabowo menyoroti pentingnya menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di masyarakat. Dalam rapat tersebut, ia meminta agar organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Pramuka kembali diaktifkan untuk memperkuat karakter sosial generasi muda. “Beliau menekankan perlunya menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita,” tambah Prasetyo.
Prabowo juga menyinggung pengaruh negatif game online terhadap perilaku anak muda. Ia mencontohkan permainan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang menurutnya dapat menormalisasi kekerasan. “Beliau meminta agar kita mulai memikirkan pembatasan dan solusi terhadap pengaruh game online seperti PUBG yang menampilkan jenis-jenis senjata dan kekerasan secara eksplisit,” kata Prasetyo.
Selain dua isu utama tersebut, rapat juga membahas finalisasi pemberian gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menyepakati sepuluh nama yang akan dianugerahi gelar tersebut. Pengumuman resmi rencananya akan dilakukan pada Senin (10/11/2025) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketika ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar penerima gelar, Prasetyo membenarkan. “Ya, masuk. Pak Harto termasuk dalam sepuluh nama tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa. “Ini bagian dari cara kita menghormati para pendahulu dan pemimpin bangsa yang telah berkontribusi luar biasa terhadap negara,” pungkas Prasetyo. (***)