TRIBUNGROUP.NET – Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya eskalasi unjuk rasa yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai sebagian aksi sudah keluar dari koridor hukum dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda makar dan terorisme.
“Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai wajib dilindungi. Namun tidak bisa dipungkiri, sudah muncul gejala tindakan di luar hukum, melawan hukum, bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Instruksi Tegas kepada TNI dan Polri
Dalam kesempatan itu, Presiden memberi perintah khusus kepada aparat keamanan. Ia menegaskan agar Polri dan TNI bertindak tegas terhadap pelaku perusakan fasilitas umum maupun tindak anarkis lainnya.
“Saya perintahkan pihak kepolisian dan TNI mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, hingga sentra ekonomi,” tegas Prabowo.
“Semuanya harus sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Meski begitu, Prabowo kembali mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai. Ia memastikan bahwa kritik dan masukan rakyat akan tetap diperhatikan pemerintah.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Didampingi Pimpinan Parpol
Konferensi pers ini digelar setelah Presiden mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Hadir mendampingi Prabowo antara lain:
-
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
-
Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
-
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
-
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
-
Ketua Umum NasDem Surya Paloh
-
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
-
Sekjen PKS M Kholid
Selain itu, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Kehadiran para tokoh politik ini menunjukkan soliditas nasional di tengah situasi yang memanas.
Pernyataan Presiden datang setelah gelombang unjuk rasa di sejumlah kota, termasuk Makassar, yang berujung kericuhan dan pembakaran fasilitas publik. Kondisi ini membuat sejumlah agenda nasional, termasuk pertandingan sepak bola Super League, ikut terdampak.
Dengan sikap tegas yang disampaikan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban umum sekaligus tetap membuka ruang demokrasi bagi masyarakat.