TRIBUN GROUP – Pemerintah Rusia secara resmi mempertanyakan landasan dan masa depan Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah inisiatif global yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Moskow menilai lembaga baru ini berpotensi tumpang tindih dan menggerus kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang selama delapan dekade terakhir menjadi pilar utama perdamaian internasional .
Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Kirill Logvinov dalam wawancara dengan kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026). Logvinov secara spesifik menyoroti piagam pendirian Dewan Perdamaian yang menurutnya secara tersirat ingin menggantikan mekanisme lama yang dinilai gagal.
“Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan mekanisme yang dinilai terlalu sering terbukti tidak efektif,” ujar Logvinov .
Menurut Logvinov, ambisi tersebut bermasalah secara fundamental karena bertentangan dengan arsitektur hukum internasional yang sudah mapan. Ia menegaskan bahwa DK PBB adalah satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional .
Mandat Gaza yang “Hilang” dan Dominasi AS
Kritik Moskow juga menyasar pada ketidakkonsistenan mandat lembaga tersebut. Logvinov mencatat bahwa meskipun Trump pertama kali mengusulkan badan ini pada September 2025 sebagai bagian dari rencana mengakhiri perang di Gaza, mandat tertulis dalam piagamnya justru tidak menyebutkan konflik Gaza secara eksplisit. “Pendekatan ini jelas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan berdampingan dengan PBB,” tegasnya .
Kecurigaan Kremlin semakin diperkuat oleh komposisi keanggotaan dan hubungan kerja dewan tersebut dengan PBB. Rusia menyoroti fakta bahwa Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang bergabung, sementara empat anggota tetap lainnya—Rusia, China, Inggris, dan Prancis—berada di luar Dewan Perdamaian . Situasi ini diperparah dengan ketidakhadiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam berbagai pertemuan dewan, meskipun piagam badan tersebut mengklaim akan menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum internasional.
“Tidak, saya tak tahu kalau kami akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian, atau mengirimkan wakil ke Washington,” demikian pernyataan juru bicara PBB Stephane Dujarric beberapa waktu lalu, yang mengonfirmasi jarak antara PBB dan lembaga bentukan Trump tersebut .
Sebagai ketua, Trump memegang kendali eksekutif yang sangat luas di dalam Dewan Perdamaian, termasuk hak veto atas keputusan tertentu hingga wewenang untuk memecat anggota, meskipun tetap tunduk pada beberapa batasan .
PBB Vs Dewan Perdamaian: Siapa yang Berwenang?
Di tengah gugatan legitimasi ini, PBB melalui juru bicaranya terus menegaskan bahwa tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia tetap berada di tangan DK PBB. Lembaga yang bermarkas di New York ini pertama kali bersidang di London pada tahun 1946 dan tetap memegang mandat hukum internasional yang sah .
Meski lahir dari Resolusi DK PBB 2803 tahun 2025 yang mengatur administrasi transisional Gaza, piagam Dewan Perdamaian disebut memiliki celah besar karena tidak mengatur mekanisme koordinasi dengan DK PBB . Para pengamat menilai situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan politik. “Saya lihat Trump menggunakan hegemoni AS dalam Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan masalah dunia sesuai kepentingan AS atau Trump sendiri,” ujar peneliti dari BRIN, Mario Surya Ramadhan, kepada Harian Kompas .
Sikap Indonesia yang bergabung dalam dewan tersebut juga menjadi sorotan. Menlu RI Sugiono menegaskan bahwa Jakarta akan memastikan Board of Peace tidak berjalan berlawanan arah dengan PBB. “Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” kata Sugiono dalam pertemuan DK PBB di AS beberapa waktu lalu . (***)