TRIBUNGROUP.NET – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan rencana besar untuk mengintegrasikan program Perhutanan Sosial dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
Dalam keterangan resminya, Raja Juli mengatakan bahwa ia telah memulai transformasi besar dengan mengubah nama Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial Merah Putih.
Perubahan nama ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah awal menuju integrasi kelembagaan ekonomi masyarakat hutan di tingkat akar rumput.
“Saya dan teman-teman di sini ikut dalam proses Koperasi Desa Merah Putih, dan kami akan nanti usahakan mengintegrasikan. Jadi sekarang ada sekitar 15 ribu KUPS, dan mulai saya transformasikan menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial Merah Putih,” ujar Raja Juli Antoni.
Integrasi Menuju Ekonomi Rakyat yang Lebih Mandiri
Raja Juli menjelaskan bahwa integrasi antara Perhutanan Sosial dan Koperasi Merah Putih akan menjadi modal penting untuk memperkuat ekonomi lokal.
Dengan adanya 15 ribu kelompok usaha yang sudah memiliki kegiatan produktif, Kementerian Kehutanan optimistis program ini akan mempercepat proses pemerataan ekonomi desa.
Ia menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Melalui sinergi tersebut, masyarakat dapat mengelola hasil hutan secara berkelanjutan, memperoleh keuntungan ekonomi, serta menjaga kelestarian ekosistem hutan.
“Intinya, ini bisa menjadi modal lebih bagi Koperasi Merah Putih. Karena memang sudah ada asetnya, teman-teman sudah mulai menanam, dan nanti akan ada kerja sama baik di akar rumput,” jelas Raja Juli.
Program ini juga akan memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai pasok hasil hutan seperti kayu, rotan, madu, kopi hutan, dan tanaman obat.
Dengan pengelolaan koperasi, seluruh aktivitas ekonomi tersebut dapat diatur lebih transparan dan berkeadilan.
Perencanaan Detail Sesuai Arahan Presiden Prabowo Subianto
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam setiap langkah kebijakan.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menuntut laporan yang detail dan hasil yang konkret dalam setiap rapat terbatas.
“Pak Presiden ini sangat detail. Setiap kali ratas, kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Setelah itu, beliau selalu memberi deadline dan arahan yang jelas. Setiap ratas pasti saya panggil dirjen untuk segera follow-up perintah Presiden,” tutur Raja Juli.
Pernyataan ini mencerminkan gaya kepemimpinan pemerintahan saat ini yang fokus pada hasil nyata dan efisiensi kerja lintas kementerian.
Program integrasi ini diharapkan menjadi salah satu contoh nyata dari sinkronisasi kebijakan antara sektor kehutanan dan ekonomi rakyat.
Koperasi Desa Merah Putih: Arah Baru Ekonomi Berbasis Hutan
Konsep Koperasi Desa Merah Putih lahir dari gagasan untuk menyatukan kekuatan ekonomi masyarakat di pedesaan.
Melalui wadah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hasil dari Perhutanan Sosial tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar hutan.
Dengan sistem koperasi, keuntungan dari pengelolaan hasil hutan akan dibagi secara adil antaranggota.
Selain itu, koperasi juga akan menjadi platform edukasi dan pendampingan agar masyarakat mampu mengelola hasil hutan secara profesional.
Program ini sejalan dengan misi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dalam mendorong ekonomi hijau (green economy) serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Perhutanan Sosial: Pilar Pembangunan Hijau Indonesia
Perhutanan Sosial sendiri merupakan program prioritas nasional yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat.
Melalui program ini, masyarakat desa mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan prinsip kelestarian dan pemberdayaan ekonomi.
Hingga 2025, terdapat lebih dari 15 ribu KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kelompok-kelompok ini telah berhasil mengelola jutaan hektare lahan hutan dan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di wilayah sekitar hutan.
Dengan transformasi menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial Merah Putih, diharapkan seluruh kelompok tersebut dapat memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat dan terintegrasi.
Kesimpulan: Kolaborasi untuk Hutan dan Kesejahteraan
Rencana Menhut Raja Juli Antoni untuk mengintegrasikan Perhutanan Sosial dengan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis menuju ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Program ini bukan hanya soal pengelolaan hutan, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan kemandirian ekonomi desa.
Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto dan sinergi lintas lembaga, program ini diharapkan dapat menjadi model baru pembangunan kehutanan berbasis rakyat — di mana kesejahteraan dan kelestarian berjalan seiring.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih ini benar-benar tumbuh dari bawah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” pungkas Raja Juli Antoni.