TRIBUN GROUP – Presiden Venezuela Nicolas Madura menyatakan kesiapan terbukanya untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat, termasuk membuka kembali sektor minyak negara itu bagi perusahaan-perusahaan AS serta kerja sama serius memerangi perdagangan narkoba. Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa waktu sebelum dirinya dilaporkan ditangkap oleh pasukan elite Amerika Serikat.
Dalam wawancara yang disiarkan oleh jaringan media Caracas pada Kamis (1/1/2026), Maduro secara terbuka mengulurkan tangan kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. “Pemerintah AS tahu, karena kami telah menyampaikannya kepada banyak juru bicara mereka, bahwa jika mereka ingin secara serius membahas sebuah perjanjian untuk memerangi perdagangan narkoba, kami siap,” tegas Maduro.
Tawaran itu tidak hanya mencakup isu narkoba. Sang presiden juga secara eksplisit menawarkan akses kepada sumber daya minyak Venezuela yang melimpah, yang selama ini diblokade oleh sanksi-sanksi AS. “Jika mereka menginginkan minyak, Venezuela siap untuk investasi AS kapan pun mereka mau, di mana pun mereka mau, dan dengan cara apa pun yang mereka mau,” ujarnya.
Dilancarkan di Bawah Bayang-Bayang Ancaman Militer
Pernyataan Maduro muncul dalam konteks tekanan militer AS yang semakin meningkat ke kawasan Karibia. Pemerintahan Trump disebut telah mengerahkan kekuatan militer terbesar dalam beberapa generasi ke wilayah tersebut. Sejak Agustus 2025, AS mengklaim telah menyerang kapal-kapal yang dituduh sebagai “kapal narkoba” Venezuela yang menuju Amerika Serikat.
Eskalasi berlanjut dengan blokade yang diberlakukan Washington terhadap kapal tanker yang keluar-masuk Venezuela bulan lalu, yang bertujuan memutus aliran pendapatan minyak pemerintah Caracas. Bahkan, laporan-laporan independen menyebut AS telah melancarkan serangan pertama di wilayah udara Venezuela pada malam Natal, sebuah klaim yang belum dikonfirmasi resmi oleh Pentagon.
Tawaran-Tawaran Gagal Sebelumnya
Upaya Maduro untuk bernegosiasi dengan Gedung Putih bukanlah hal baru. Pada Desember lalu, terungkap bahwa pemimpin Venezuela itu pernah mengajukan tawaran mundur dari jabatannya dengan imbalan perlindungan atas kekayaan pribadinya yang diperkirakan mencapai 200 juta dolar AS (sekitar Rp 3 triliun), amnesti bagi para pejabatnya, serta jaminan suaka di negara sahabat. Tawaran itu ditolak oleh Washington.
Rencana kompromi lain, yakni janji Maduro untuk mundur setelah dua tahun tambahan masa jabatan, juga tidak diterima oleh pemerintahan Trump, yang secara konsisten menyebut Maduro sebagai “diktator” yang tidak sah.
Tawaran kerja sama minyak dan anti-narkoba yang terbaru ini, yang disampaikan di tengah eskalasi militer, dipandang banyak analis sebagai upaya terakhir Maduro untuk mencari jalan damai di bawah tekanan maksimum. Namun, penangkapan yang dilaporkan terjadi setelah pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Washington mungkin telah memilih jalan konfrontasi total, mengakhiri babak panjang ketegangan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara dengan aksi militer langsung. (***)