TRIBUN GROUP – Piala Dunia 2026, yang akan menjadi edisi terbesar dengan partisipasi 48 tim di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, justru terancam menjadi ajang paling politis dan kontroversial jauh sebelum kick-off pertama. Kebijakan politik pemerintahan Presiden AS Donald Trump memicu gelombang ketidaknyamanan dan mencuatkan wacana boikot dari sejumlah negara peserta potensial.
Kontroversi dimulai dari kebijakan imigrasi dan larangan perjalanan (travel ban) yang menjerat beberapa negara calon peserta. Situasi memanas ketika Trump menerima FIFA Peace Prize pada acara undian Desember lalu—sebuah keputusan yang dinilai ironis oleh banyak pengamat—dan diikuti dengan ancaman kerasnya terhadap negara-negara Eropa terkait Greenland.
Di tengah atmosfer yang memanas, setidaknya tujuh negara dengan tradisi sepak bola kuat telah menyuarakan keberatan atau mendapat tekanan publik untuk mempertimbangkan boikot.
Jerman dan Prancis: Tegaskan Fokus Olahraga, Tapi Tekanan Publik Menguat
Sebagai juara dunia empat kali, Jerman menjadi negara pertama yang isu boikotnya mencuat. Spekulasi muncul setelah politisi Jurgen Hardt menyebut opsi itu mungkin diambil menyikapi langkah Trump terkait Greenland. Namun, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dengan tegas membantah. “Boikot Piala Dunia 2026… saat ini tidak sedang dipertimbangkan,” demikian pernyataan resmi DFB.
Prancis, juara dunia 1998 dan 2018, juga menghadapi tekanan serupa. Namun, Menteri Olahraga Marina Ferrari menyatakan boikot belum menjadi opsi yang dibahas secara resmi oleh pemerintah dan federasi.
Eropa Utara: Denmark Waspada, Belanda Hadapi Petisi Massal
Denmark, yang masih berjuang melalui play-off, menyatakan “menyadari situasi sensitif” yang berpotensi membuat suporter mereka menolak bepergian. Belgia memilih bersikap netral, dengan federasinya (RBFA) menegaskan fokus hanya pada persiapan olahraga.
Sementara itu, Belanda, salah satu kandidat kuat juara, justru mendapat tekanan langsung dari publik. Sebuah petisi yang menolak partisipasi Belanda berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Meski demikian, federasi sepak bola Belanda (KNVB) menegaskan komitmen untuk tampil.
Afrika Selatan dan Iran: Boikot Dianggap Serius
Desakan paling keras datang dari Afrika Selatan, negara dengan sejarah panjang isolasi olahraga di era apartheid. Politikus Julius Malema dari Partai Economic Freedom Fighters secara terbuka mendesak Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan (SAFA) untuk menarik diri. “SAFA harus mengambil keputusan untuk tidak terlibat,” tegas Malema.
Iran, yang memiliki hubungan panjang yang bermusuhan dengan AS, bahkan hampir memboikot undian setelah visa empat dari sembilan delegasinya—termasuk Presiden Federasi Mehdi Taj—ditolak. Insiden ini memperdalam krisis kepercayaan dan memperkuat wacana boikot penuh.
Menanti Keputusan Final di Tengah Deadline yang Mendekat
Dengan kurang dari lima bulan menuju turnamen, tekanan politik ini menempatkan FIFA dan negara-negara peserta pada posisi sulit. FIFA sendiri belum memberikan sinyal akan mengecualikan negara mana pun, sementara belum ada federasi yang secara resmi menyatakan mundur.
Namun, atmosfer yang tercipta telah mengaburkan batas antara olahraga dan politik, mengancam merusak semangat persatuan yang selalu diusung Piala Dunia. Keputusan final dari negara-negara yang ragu ini akan menjadi ujian besar bagi integritas sepak bola global di tengah gelombang geopolitik yang bergejolak. (***)