TRIBUN GROUP — Pemerintah secara resmi mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperburuk dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” ujar Teddy, Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kini menelusuri asal kayu-kayu gelondongan yang ikut terseret dalam arus banjir bandang.
Teddy menambahkan, di tengah proses evakuasi dan penanganan darurat yang menjadi fokus utama, pemerintah tetap melakukan evaluasi serta investigasi menyeluruh untuk mencari akar permasalahan bencana tersebut.
Satgas Telusuri Asal Kayu Gelondongan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan Satgas PKH telah turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki asal usul kayu gelondongan yang banyak ditemukan di lokasi banjir.
“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” tegasnya.
Pratikno juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperlakukan situasi bencana ini sebagai prioritas nasional. Pemerintah memastikan ketersediaan dana dan logistik, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai dalam masa tanggap darurat.
Polri dan Kemenhut Bentuk Tim Gabungan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni guna menyelidiki dugaan pembalakan liar, setelah banyaknya gelondongan kayu yang hanyut dalam banjir.
“Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat,” kata Listyo dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma.
Ia menjelaskan, Polri bersama Kemenhut akan membentuk tim gabungan untuk mendalami potensi pelanggaran hukum di sektor kehutanan yang diduga menjadi salah satu pemicu bencana. Rapat yang digelar bertujuan menyiapkan proses pembentukan tim tersebut.
Korban Jiwa Terus Bertambah
Sementara itu, jumlah korban akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat terus meningkat. Berdasarkan data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusdatin BNPB, hingga Rabu (3/12/2025) pukul 06.30 WIB, terdapat:
- 753 jiwa meninggal dunia
- 650 jiwa masih hilang
- 2.600 jiwa mengalami luka-luka
Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak, dengan kemungkinan jumlah korban bertambah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus menuntaskan investigasi atas dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. (***)