TRIBUN GROUP – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran. Penegasan ini disampaikan sekaligus dengan kritik keras terhadap dugaan pelanggaran standar keselamatan gedung yang menjadi lokasi tragedi.
“Ya inikan bencana, ini musibah, kenapa Pemprov (bertanggung jawab). Tidak bertanggung (jawab) salah, tanggung jawab juga ada yang nanya,” ucap Pramono saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12). Ia menekankan bahwa dalam situasi darurat, pemerintah wajib hadir tanpa memperdebatkan kewenangan, karena menyangkut nilai kemanusiaan dan keselamatan warga.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono secara terbuka menyatakan bahwa bangunan tersebut diduga tidak memenuhi standar keselamatan. “Problem utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan pasti tidak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya pasti mereka melanggar aturan,” tegasnya.
Ia menguraikan beberapa kondisi yang memperburuk jalur evakuasi saat api melalap gedung berlantai tiga itu pada Selasa (9/12) siang. Salah satu temuan kritis adalah ukuran tangga yang terlalu kecil. “Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang gak bisa turun ke bawah,” ujar Pramono.
Faktor risiko lainnya adalah penyimpanan baterai lithium di dalam gedung yang tidak dipersiapkan menghadapi potensi kebakaran. Saat api muncul dari lantai bawah, karyawan yang berusaha naik ke lantai atas justru terjebak oleh kepungan asap pekat. “Memang problem utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan rescue kalai terjadi kebakaran,” tuturnya.
Kebakaran di Gedung Kantor PT Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, pertama diketahui oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta pada pukul 12.43 WIB, Selasa (9/12). Tragedi ini telah menewaskan puluhan orang, dan pernyataan Gubernur ini mengindikasikan bahwa investigasi akan menyoroti aspek kepatuhan terhadap peraturan konstruksi dan keselamatan kebakaran. (***)