TRIBUN GROUP – Pemerintah mendorong percepatan penyediaan hunian bagi korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera. Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai pembangunan 15.000 unit hunian tetap (huntap) dengan target penyelesaian dalam tiga bulan ke depan.
Pengumuman ini disampaikan Teddy usai menggelar pertemuan terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12/2025) malam.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN,” ujar Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (28/12/2025).
Menurut Teddy, 500 unit pertama dari total 15.000 huntap tersebut ditargetkan selesai dalam minggu ini. Hunian yang dibangun diklaim telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan Wi-Fi, serta fasilitas untuk anak-anak.
Tidak hanya hunian tetap, pemerintah juga memastikan ketersediaan hunian sementara (huntara). Teddy menyebutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai pembangunan 4.500 unit huntara yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera) telah mengambil alih pembangunan huntap tahap lanjutan. Sebanyak 2.500 unit pertama telah dibangun pekan lalu di atas lahan milik BUMN, dan 2.500 unit kedua akan mulai dikerjakan oleh kementerian pada awal minggu depan.
“Total akan ada 22.000 hunian (huntara dan huntap) yang disediakan melalui kolaborasi ini,” tegas Teddy.
Dalam pernyataannya, Seskab menekankan bahwa semua hunian yang dibangun telah melalui pertimbangan lokasi yang ketat. Kriteria utama adalah lokasi yang bebas dari kerawanan bencana, cukup dekat dengan bekas tempat tinggal warga, memiliki akses ke jalan besar, fasilitas umum, serta tempat bekerja para korban.
Teddy juga menyoroti peran krusial pemerintah daerah dalam proses ini. “Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” imbuhnya, menegaskan pentingnya koordinasi pusat-daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga terdampak. (***)