tribungroup.net – Kabar mengejutkan datang dari Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte kini menghadapi proses hukum setelah pengadilan menerbitkan surat penangkapan.
Surat tersebut diterbitkan oleh Quezon City Regional Trial Court Branch 98 pada Jumat, 4 September 2026.
Perintah itu berkaitan dengan tiga dakwaan grave threats. Kasus tersebut berawal dari pernyataan Sara dalam konferensi pers daring pada November 2024.
Dalam pernyataannya saat itu, Sara menyebut dirinya telah menghubungi seorang pembunuh bayaran. Ia mengatakan orang tersebut akan menargetkan Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, dan Martin Romualdez.
Pernyataan itu disampaikan dalam situasi konflik politik yang semakin tajam. Sara kemudian membantah bahwa ucapannya merupakan ancaman pembunuhan.
Tiga Dakwaan Menjadi Dasar Perkara
Kasus yang dihadapi Sara mencakup tiga tuduhan ancaman serius.
Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Pengadilan menyatakan terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses hukum terhadap Sara.
Pengadilan juga menetapkan uang jaminan sebesar 120.000 peso untuk setiap dakwaan.
Dengan demikian, total jaminan yang ditetapkan mencapai 360.000 peso. Nilai tersebut setara sekitar 5.700 dolar AS berdasarkan laporan media internasional.
Sara Duterte Datang ke Pengadilan dan Bayar Jaminan
Sehari setelah surat penangkapan diterbitkan, Sara mendatangi pengadilan di Quezon City.
Kehadirannya menjadi perhatian besar media Filipina. Sebab, surat penangkapan tersebut menyasar pejabat nomor dua di pemerintahan Filipina.
Sara kemudian membayar uang jaminan untuk menghadapi proses hukum dari luar tahanan.
Pengacaranya mengatakan Sara tidak berniat menghindari proses hukum. Tim hukum juga menyatakan akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia.
Dengan pembayaran jaminan tersebut, Sara tidak perlu menjalani penahanan dalam perkara ini untuk sementara waktu.
Sara Mengaku Tidak Merasa Aman
Dalam keterangannya setelah surat penangkapan diterbitkan, Sara mengungkapkan kekhawatiran mengenai keselamatannya.
Ia mengatakan dirinya tidak merasa aman. Sara juga menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan anak-anaknya.
Pernyataan tersebut menambah ketegangan dalam kasus yang sudah menjadi sorotan nasional Filipina.
Sementara itu, pemerintah Filipina menyatakan menghormati keputusan pengadilan.
Pihak istana menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus dihormati. Pemerintah juga tidak menyatakan adanya perlakuan khusus terhadap wakil presiden.
Hubungan Marcos dan Duterte Semakin Memanas
Kasus hukum Sara tidak bisa dilepaskan dari hubungan politiknya dengan Presiden Marcos.
Keduanya sebelumnya menjadi pasangan politik yang memenangkan pemilihan umum 2022. Namun, hubungan tersebut kemudian mengalami keretakan.
Perselisihan semakin terbuka setelah Sara meninggalkan sejumlah posisi dalam pemerintahan Marcos.
Konflik politik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum. Sara menghadapi perkara ancaman serius dan persoalan lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana publik.
Ia membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Perkara Ini Juga Berkaitan dengan Proses Pemakzulan
Surat penangkapan tersebut muncul ketika Sara juga menghadapi proses pemakzulan.
Dewan Perwakilan Filipina sebelumnya telah memakzulkan Sara. Selanjutnya, proses tersebut berlanjut di Senat Filipina.
Kasus ancaman terhadap Marcos menjadi salah satu bagian penting dalam konflik politik tersebut.
Jika proses pemakzulan berujung pada keputusan bersalah, karier politik Sara dapat menghadapi konsekuensi serius.
Situasi ini juga berpotensi memengaruhi rencana politiknya menuju pemilihan presiden 2028.
Pemerintah dan Tim Hukum Sara Pilih Jalur Hukum
Di tengah situasi tersebut, tim hukum Sara memilih menghadapi perkara melalui mekanisme pengadilan.
Pengacara Sara menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghindari proses hukum.
Langkah pembayaran jaminan menjadi bukti bahwa Sara memilih hadir secara langsung di pengadilan.
Sementara itu, pemerintah menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada keputusan pengadilan dan langkah hukum kedua pihak.
Kasus Sara Duterte Jadi Sorotan Politik Filipina
Terbitnya surat penangkapan terhadap Sara Duterte menjadi perkembangan besar dalam politik Filipina.
Kasus tersebut mempertemukan dua tokoh dari keluarga politik yang sebelumnya menjadi sekutu.
Kini, hubungan Marcos dan Duterte berubah menjadi perseteruan terbuka.
Untuk saat ini, Sara tetap dapat menjalani proses hukum dengan status bebas setelah membayar jaminan.
Namun, perkara tersebut belum selesai.
Proses persidangan berikutnya akan menentukan bagaimana kasus ancaman serius itu berkembang.
Publik Filipina juga akan menantikan apakah perkara tersebut berpengaruh terhadap masa depan politik Sara Duterte.