tribungroup.net – Hubungan antara China dan Filipina kembali memanas. Kali ini, pemicunya bukan bentrokan di Laut China Selatan, melainkan sebuah video animasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dipublikasikan media milik pemerintah China, China Daily. Video tersebut menampilkan karakter monyet yang dianggap mewakili rakyat Filipina.
Konten itu langsung memicu gelombang kecaman dari pemerintah Filipina. Manila menilai penggambaran tersebut bersifat rasis, merendahkan martabat manusia, dan tidak pantas dilakukan oleh media yang berada di bawah kendali negara.
Kementerian Luar Negeri Filipina (Department of Foreign Affairs/DFA) kemudian melayangkan protes diplomatik resmi kepada Beijing. Pemerintah juga meminta agar video tersebut segera dihapus dari seluruh platform digital.
Peristiwa ini terjadi ketika hubungan kedua negara masih dibayangi sengketa wilayah di Laut China Selatan. Karena itu, kontroversi tersebut semakin memperkeruh hubungan diplomatik yang sudah tegang dalam beberapa tahun terakhir.
Video AI Menyindir Putusan Arbitrase Laut China Selatan
Konten yang dipermasalahkan diunggah pada 10 Juli 2026 melalui akun Facebook China Daily. Video tersebut dibuat menggunakan teknologi AI dan mengangkat tema putusan Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016.
Dalam video itu, seekor monyet mengenakan pakaian tradisional Filipina terlihat membawa dokumen bertuliskan South China Sea Arbitration Award. Selanjutnya, karakter tersebut digambarkan diarahkan oleh tangan yang diberi label Amerika Serikat dan Jepang.
Pada bagian akhir video, karakter monyet itu dilempar ke laut sebelum disemprot meriam air yang menyerupai kapal Penjaga Pantai China.
Narasi dalam video juga menyebut putusan arbitrase bukan solusi perdamaian. Sebaliknya, putusan tersebut disebut hanya memperbesar konfrontasi dan menjadikan Filipina sebagai alat kepentingan negara lain.
Filipina Menilai Konten Sangat Menghina
Pemerintah Filipina langsung mengecam isi video tersebut.
Dalam pernyataan resminya, DFA menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai persoalan hukum maupun politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan simbol atau gambaran yang merendahkan suatu bangsa.
Menurut DFA, penggambaran warga Filipina sebagai monyet merupakan tindakan yang sangat ofensif, menyakitkan, dan sama sekali tidak dapat diterima.
Filipina juga menilai materi tersebut telah melampaui batas perdebatan politik yang sehat. Pemerintah menyebut video itu justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara kedua negara.
Protes Diplomatik Langsung Disampaikan ke Beijing
Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Leo Herrera-Lim memanggil Duta Besar China di Manila, Jing Quan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Filipina menyampaikan keberatan secara langsung. Manila meminta seluruh materi yang dianggap menghina segera diturunkan.
Tidak berhenti di situ, DFA juga mengirimkan nota protes diplomatik resmi kepada pemerintah China sebagai bentuk penolakan terhadap materi yang diterbitkan China Daily.
Menteri Pertahanan Filipina Ikut Mengecam
Reaksi keras juga datang dari Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr.
Ia menyebut video tersebut sebagai bentuk dehumanisasi yang tidak pantas dilakukan oleh negara besar.
Menurut Teodoro, propaganda semacam itu justru menunjukkan kelemahan China dalam mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan melalui jalur hukum internasional.
Ia juga menilai penggunaan simbol rasial tidak akan membantu memperbaiki hubungan kedua negara. Sebaliknya, tindakan tersebut hanya memperburuk citra Beijing di mata dunia.
China Ambil Jarak dari Video Kontroversial
Menanggapi kontroversi tersebut, Kementerian Luar Negeri China memberikan tanggapan yang cukup hati-hati.
Juru bicara kementerian menyatakan bahwa video yang dipublikasikan China Daily bukan merupakan sikap resmi pemerintah China.
Pihak kementerian juga menolak memberikan komentar lebih jauh mengenai isi video tersebut. Namun, Beijing kembali menegaskan bahwa mereka tetap tidak mengakui putusan Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016.
China sejak awal memang menolak keputusan pengadilan internasional di Den Haag yang menyatakan klaim wilayah Beijing di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.
Sengketa Laut China Selatan Kembali Memanas
Kontroversi ini muncul bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun putusan Arbitrase Laut China Selatan.
Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memenangkan gugatan Filipina terhadap China. Putusan tersebut menyatakan klaim garis sembilan putus milik Beijing tidak sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Meski demikian, China hingga kini tetap menolak mengakui putusan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara juga beberapa kali terlibat ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Insiden melibatkan kapal penjaga pantai, nelayan, hingga pemasangan penghalang terapung terus terjadi.
Pengamat Nilai Kontroversi Bisa Memperburuk Hubungan
Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai insiden ini berpotensi memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.
Penggunaan simbol yang dianggap rasis dinilai dapat mempersulit upaya membangun komunikasi di tengah sengketa wilayah yang belum terselesaikan.
Selain itu, insiden tersebut berpotensi memengaruhi kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi, keamanan, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Banyak pihak berharap kedua negara dapat mengedepankan dialog diplomatik agar ketegangan tidak semakin meningkat.
Dunia Soroti Pentingnya Etika dalam Propaganda Digital
Kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai penggunaan teknologi AI dalam produksi konten propaganda.
Di era digital, materi yang dipublikasikan media resmi dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Oleh sebab itu, banyak pihak menilai setiap konten harus tetap menghormati martabat bangsa lain.
Bagi Filipina, persoalan ini bukan sekadar kritik politik. Pemerintah menilai penggunaan karakter monyet sebagai representasi rakyat Filipina telah melewati batas etika dan berpotensi memicu sentimen rasial.
Kini, perhatian dunia tertuju pada langkah lanjutan kedua negara. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui jalur diplomatik atau justru memperuncing konflik di Laut China Selatan masih menjadi tanda tanya.