tribungroup.net – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memberlakukan kebijakan baru bagi pemilik kendaraan bermotor. Kendaraan yang masih menunggak pajak kini tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh SPBU yang berada di wilayah tersebut.
Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Aturan tersebut mulai diberlakukan setelah Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 memasuki tahap implementasi. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola SPBU sebelum aturan berlaku penuh.
Kendaraan Penunggak Pajak Kehilangan Akses BBM Subsidi
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak diperkenankan membeli BBM subsidi, seperti Pertalite maupun Biosolar.
Larangan berlaku di seluruh SPBU yang beroperasi di Provinsi NTT. Pemerintah daerah juga mengatur mekanisme pemeriksaan kendaraan melalui sistem manual maupun elektronik.
Petugas nantinya akan mencocokkan data kendaraan dengan basis data pajak daerah. Apabila ditemukan tunggakan pajak, kendaraan tidak akan dilayani untuk pembelian BBM subsidi hingga kewajiban pajaknya diselesaikan.
Selain kendaraan berpelat NTT, aturan juga menyasar kendaraan dari luar daerah yang belum melakukan mutasi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menilai langkah tersebut penting agar penerimaan pajak daerah tidak berpindah ke provinsi lain.
Tujuan Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Pemerintah Ingin Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah Provinsi NTT menjelaskan bahwa BBM subsidi merupakan bantuan negara yang harus disalurkan secara tepat.
Karena itu, penerima manfaat juga diharapkan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan masyarakat dapat meningkat.
Selain mendorong pembayaran pajak, langkah tersebut juga ditujukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang diperoleh dari pajak kendaraan nantinya digunakan kembali untuk pembangunan daerah, termasuk peningkatan layanan publik.
Pemerintah juga menilai kebijakan ini dapat membantu pengawasan distribusi BBM subsidi. Selama ini, kuota BBM bersubsidi di sejumlah wilayah sering cepat habis sehingga diperlukan pengendalian yang lebih baik.
Pemeriksaan Dilakukan Secara Bertahap
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak langsung menerapkan sanksi tanpa sosialisasi.
Sebelum aturan diberlakukan, tim dari Badan Pendapatan Daerah bersama kepolisian dan pengelola SPBU memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme baru tersebut.
Beberapa kendaraan yang diketahui menunggak pajak juga telah didata. Pemerintah meminta pemilik kendaraan segera melunasi kewajiban agar tetap dapat menikmati layanan BBM bersubsidi.
Kebijakan Memunculkan Beragam Tanggapan
Meski memiliki tujuan meningkatkan kepatuhan pajak, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan.
Sejumlah pengamat menilai pembatasan akses BBM subsidi berpotensi memberikan beban tambahan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Akademisi dari Universitas Nusa Cendana, misalnya, berpendapat bahwa instrumen kebijakan perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, tidak semua penunggak pajak sengaja menghindari kewajiban. Sebagian masyarakat mungkin belum mampu melunasi pajak karena kondisi ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat berdampak pada kelompok pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, seperti pengemudi ojek maupun pedagang kecil. Oleh sebab itu, pemerintah diminta mempertimbangkan aspek keadilan sosial sebelum memperluas kebijakan serupa.
Berlaku Khusus di NTT, Bukan Aturan Nasional
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan aturan daerah yang berlaku di Provinsi NTT.
Artinya, ketentuan tersebut tidak otomatis diterapkan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini belum ada regulasi nasional yang melarang kendaraan dengan pajak mati membeli BBM subsidi.
Sebelumnya memang sempat beredar berbagai informasi di media sosial mengenai larangan serupa di seluruh SPBU Indonesia. Namun, sejumlah lembaga pemeriksa fakta dan pihak terkait memastikan informasi tersebut tidak benar apabila dikaitkan dengan kebijakan nasional.
Karena itu, masyarakat di luar NTT tidak perlu menyimpulkan bahwa seluruh SPBU di Indonesia menerapkan aturan yang sama. Penerapan kebijakan tetap bergantung pada regulasi yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah.
Pemerintah Berharap Kepatuhan Pajak Terus Meningkat
Melalui penerapan aturan ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan semakin meningkat.
Selain berdampak pada penerimaan daerah, kepatuhan pajak juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan fasilitas transportasi.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Masukan dari masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi akan menjadi bahan pertimbangan agar implementasi aturan berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan warga.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah juga ingin menciptakan sistem distribusi BBM subsidi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sesuai tujuan pemberian subsidi oleh negara.