Tribungroup.net – Bayangkan kamu bisa naik MRT, Transjakarta, atau KRL tanpa perlu merogoh kocek sama sekali selama sebulan penuh. Kedengarannya seperti mimpi, tapi usulan ini nyatanya sedang serius dibahas. Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia yang terus bergejolak akibat ketegangan geopolitik AS-Israel melawan Iran, para pakar transportasi Indonesia mulai menawarkan solusi konkret yang selama ini jarang terpikirkan.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi mengusulkan kepada pemerintah agar angkutan umum digratiskan setidaknya selama satu bulan. Langkah ini digagas sebagai respons atas tekanan harga minyak global yang kian mendesak dan sebagai pelengkap kebijakan work from home (WFH) yang sudah lebih dulu diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN). Bukan sekadar wacana, ada hitungan angka yang cukup realistis di balik usulan ini.
Yang menarik, kebijakan serupa ternyata sudah diterapkan oleh beberapa negara tetangga. Mereka membuktikan bahwa menggratiskan angkutan umum dalam periode tertentu bukan hal mustahil — dan justru memberikan dampak besar terhadap efisiensi energi nasional. Lantas, seberapa besar peluang Indonesia untuk mengikuti langkah yang sama?
Usulan MTI: Gratis Angkutan Umum sebagai Solusi Krisis Energi
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menyampaikan gagasan ini secara terbuka dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026. Menurutnya, menggratiskan angkutan umum selama sebulan adalah langkah yang logis dan sudah terbukti efektif di negara lain.
Kombinasi WFH dan Angkutan Umum Gratis
Haris menjelaskan bahwa kebijakan WFH satu hari per pekan yang sudah berjalan bisa diperkuat dengan insentif angkutan umum gratis. Kombinasi keduanya diyakini mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal secara signifikan.
Ia mencontohkan beberapa negara tetangga yang sudah menerapkan pendekatan ini. Ketika harga minyak dunia menyentuh angka USD 100 per barel, mereka langsung menyesuaikan harga BBM sekaligus memberikan kompensasi berupa akses transportasi umum tanpa biaya. Hasilnya, lonjakan penggunaan kendaraan pribadi bisa diredam dan konsumsi bahan bakar nasional turun secara nyata.
Mengapa Ini Relevan untuk Indonesia Sekarang?
Indonesia saat ini memilih kebijakan yang berbeda — menahan kenaikan harga BBM di tengah tekanan pasar global. Pilihan ini membebani APBN melalui kompensasi yang harus ditanggung negara. Dalam konteks inilah, usulan angkutan umum gratis menjadi relevan: jika masyarakat bisa dikurangi mobilitasnya melalui WFH dan dialihkan ke transportasi massal, beban konsumsi BBM nasional bisa ikut tertekan.
Berapa Biaya yang Dibutuhkan untuk Menggratiskan Angkutan Umum?
Pertanyaan paling wajar yang muncul tentu soal anggaran. Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, sudah menghitung angkanya — dan hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tidak sebesar yang dibayangkan.
Hitungan untuk DKI Jakarta
Menurut Djoko, total biaya operasional angkutan umum di DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 5 triliun per tahun. Angka ini mencakup seluruh moda transportasi massal ibu kota: Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga KRL Jabodetabek.
Jika dibagi dua belas bulan, maka untuk menggratiskan seluruh angkutan umum DKI selama satu bulan, pemerintah hanya perlu menyisihkan sekitar Rp 416,6 miliar. Bukan angka yang kecil, tapi juga bukan sesuatu yang tidak terjangkau bagi APBD DKI Jakarta yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Pendapatan Tiket Hanya 30 Persen
Djoko juga menambahkan fakta penting: pendapatan dari tiket transportasi umum di DKI Jakarta hanya menyumbang sekitar 30 persen dari total biaya operasional. Artinya, 70 persen sisanya sudah disubsidi oleh APBD. Secara logika, menggratiskan tiket berarti “hanya” menutup kekurangan 30 persen itu — sebuah angka yang, menurut Djoko, sangat mampu ditanggung oleh pemerintah DKI.
Kebijakan WFH dan Dampaknya terhadap Penghematan Energi Nasional
Sebelum usulan angkutan umum gratis ini mencuat, pemerintah sudah lebih dulu mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi menghasilkan penghematan yang sangat besar bagi negara.
Potensi Penghematan hingga Rp 59 Triliun
Dalam konferensi pers pada 31 Maret 2026, Airlangga menyampaikan bahwa WFH berpotensi menghemat kompensasi BBM dari APBN sebesar Rp 6,2 triliun. Lebih jauh, total pembelanjaan BBM masyarakat secara keseluruhan juga berpotensi turun hingga Rp 59 triliun — angka yang sangat signifikan.
Penghematan ini berasal dari berkurangnya perjalanan dinas, penggunaan kendaraan dinas, dan aktivitas mobilitas harian masyarakat secara umum. Jika ditambah dengan kebijakan angkutan umum gratis yang mendorong lebih banyak orang meninggalkan kendaraan pribadi, dampaknya bisa berlipat ganda.
WFH Sektor Swasta Ikut Didorong
Kebijakan WFH tidak hanya menyasar ASN. Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan hal serupa, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai karakteristik masing-masing industri. Langkah ini penting karena justru sektor swasta menyumbang porsi mobilitas kendaraan yang jauh lebih besar dibanding ASN.
Seberapa Realistis Usulan Ini Diterapkan?
Dari sisi anggaran, argumentasi MTI cukup kuat — terutama untuk DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar dibanding daerah lain. Tapi tantangannya tidak berhenti di sana.
Kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting. Jika angkutan umum digratiskan, lonjakan penumpang hampir pasti terjadi. Apakah kapasitas Transjakarta, MRT, dan KRL saat ini sudah cukup untuk menampung lonjakan itu tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan? Ini adalah pertanyaan teknis yang perlu dijawab sebelum kebijakan benar-benar dijalankan.
Selain itu, perlu ada mekanisme pendanaan yang jelas dan transparan agar subsidi ini tidak menjadi beban jangka panjang yang tidak terencana. Pengalaman negara-negara lain bisa menjadi referensi berharga dalam merancang skema yang tepat.
Usulan angkutan umum gratis dari MTI bukan sekadar ide manis di atas kertas. Ada kalkulasi, ada preseden dari negara lain, dan ada konteks krisis energi yang membuat usulan ini masuk akal untuk dikaji lebih serius. Pertanyaannya kini ada di tangan pemerintah: apakah ini akan menjadi kebijakan nyata, atau hanya wacana yang tenggelam di tengah hiruk-pikuk prioritas lain? Pantau terus perkembangan kebijakan transportasi dan energi Indonesia di sini, karena keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan bisa berdampak langsung pada kantong dan mobilitas harianmu.