TRIBUNGROUP.NET – Polemik terkait harga asli LPG 3 kilogram (kg) muncul setelah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berbeda dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Purbaya sebelumnya menyebut harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Menurutnya, pemerintah menanggung sekitar Rp 30.000 per tabung agar masyarakat bisa membeli gas melon itu seharga Rp 12.750.
Namun, Bahlil menilai Purbaya keliru membaca data tersebut. Ia menekankan bahwa hal itu bisa dimaklumi karena Purbaya masih relatif baru menjabat sebagai Menkeu.
Klarifikasi Purbaya Yudhi Sadewa
Saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025), Purbaya memberikan klarifikasi. Ia mengaku masih mempelajari ulang data yang diterimanya.
“Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya,” ucapnya.
Purbaya juga menekankan bahwa perbedaan angka kemungkinan disebabkan oleh metode penghitungan yang tidak sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam praktiknya perbedaan interpretasi angka kerap terjadi. “Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan bisa berbeda,” katanya.
Tanggapan dari Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Purbaya salah membaca data terkait LPG 3 kg. Meski begitu, ia tidak menanggapi terlalu keras.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi saya kan sudah banyak ngomong tentang LPG. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan dengan baik oleh dirjennya atau timnya,” ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Menurut Bahlil, data yang akurat akan menjadi dasar penting untuk kebijakan subsidi LPG ke depan.
Isu Satu Data Subsidi LPG
Selain soal harga, Bahlil juga menyinggung mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama ESDM.
Data ini akan menjadi acuan untuk menentukan siapa saja penerima subsidi LPG 3 kg. “Menyangkut juga subsidi tentang satu data itu. Itu masih dalam proses pematangan. BPS kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menteri Keuangan belum baca data itu,” jelas Bahlil.
Penyusunan DTSEN ini krusial mengingat selama ini subsidi LPG kerap tidak tepat sasaran. Dengan data tunggal, pemerintah berharap bantuan bisa lebih terarah kepada masyarakat miskin dan rentan.
Implikasi bagi Kebijakan Energi
Polemik ini menunjukkan bahwa koordinasi antar kementerian masih perlu diperkuat, khususnya terkait data dan transparansi penghitungan subsidi energi.
Jika perbedaan angka tidak segera diselesaikan, bisa menimbulkan kebingungan publik dan berpotensi memengaruhi persepsi terhadap efektivitas subsidi LPG. Di sisi lain, transparansi data menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa anggaran negara digunakan tepat sasaran.
Perbedaan pandangan antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait harga asli LPG 3 kg memperlihatkan pentingnya sinkronisasi data antar lembaga. Meski sempat memunculkan polemik, kedua pihak sama-sama menekankan perlunya verifikasi ulang.
Langkah menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi, termasuk LPG 3 kg.
Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan pemerintah dapat menghadirkan kebijakan energi yang lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.