TRIBUNGROUP.NET – Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tengah menjadi sorotan publik. Politisi tersebut viral setelah sebuah video menampilkan dirinya dalam kondisi mabuk dan melontarkan pernyataan kontroversial, yakni mengaku hendak merampok uang negara. Ucapan itu sontak menuai kritik luas karena dianggap mencoreng citra lembaga legislatif.
Dalam video yang beredar di media sosial TikTok, Wahyudin tampak tidak mampu mengontrol ucapannya. Ia bahkan menyebut bahwa tindakannya itu dilakukan dengan dalih “memiskinkan negara”. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras masyarakat, terutama warga Gorontalo yang merasa tersinggung.
LHKPN Ungkap Harta Kekayaan Minus
Di tengah viralnya video tersebut, publik semakin dikejutkan dengan laporan harta kekayaan Wahyudin. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024, total harta yang dimilikinya justru berada dalam posisi minus.
Wahyudin tercatat memiliki aset berupa rumah warisan senilai Rp 180 juta serta kas atau setara kas sebesar Rp 18 juta. Namun, ia juga melaporkan utang pribadi sebesar Rp 200 juta. Akibatnya, jumlah kekayaan bersihnya terhitung minus Rp 2 juta.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Bagaimana mungkin seorang anggota DPRD, yang notabene mendapatkan gaji dan tunjangan, bisa memiliki laporan kekayaan minus?
KPK Akan Dalami Pelaporan Harta Wahyudin
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap laporan LHKPN milik Wahyudin. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan apakah pelaporan tersebut benar-benar sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami akan cek kesesuaian pelaporannya. Hal ini penting agar pelaporan LHKPN tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga jujur dalam pengisiannya,” ujar Budi, Minggu (21/9/2025).
Ia menambahkan, penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan dalam upaya pencegahan korupsi. Kejujuran dalam pelaporan harta kekayaan menjadi salah satu bentuk integritas yang wajib dijunjung tinggi.
Setelah video kontroversialnya viral, Wahyudin pun angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video klarifikasi yang beredar luas di media. Dalam rekaman itu, ia didampingi sang istri.
“Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan ini atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial beberapa waktu lalu. Sesungguhnya saya tidak berniat melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo,” ucapnya.
Meski begitu, pernyataan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredam kekecewaan publik. Banyak pihak menilai, seorang pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata, apalagi ketika berkaitan dengan uang negara.
Publik Soroti Integritas Penyelenggara Negara
Kasus Wahyudin Moridu membuka kembali diskusi publik soal integritas pejabat daerah. Masyarakat berharap peristiwa ini menjadi pelajaran agar penyelenggara negara tidak main-main dengan kepercayaan publik.
Tak hanya soal ucapan kontroversial, laporan harta kekayaan minus juga menjadi sorotan. Transparansi dan kejujuran pejabat dalam mengisi LHKPN sangat penting agar publik percaya bahwa mereka bekerja dengan penuh integritas.
KPK pun menegaskan akan terus mendorong pejabat negara untuk melaporkan kekayaan mereka secara terbuka dan sesuai fakta. Dengan demikian, celah terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir.
Kasus viral yang menimpa Wahyudin Moridu memperlihatkan betapa pentingnya sikap hati-hati seorang pejabat publik. Ucapan kontroversial yang keluar dalam kondisi mabuk bisa berdampak panjang, termasuk merusak citra lembaga legislatif.
Selain itu, laporan harta kekayaan minus semakin memperkeruh situasi. Publik kini menanti langkah konkret dari KPK untuk memastikan kebenaran LHKPN milik Wahyudin. Pada akhirnya, kejujuran dan integritas tetap menjadi kunci bagi pejabat publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.