Massa Demo, Kantor DPR Sepi & Pegawai Diminta WFH

TRIBUNGROUP.NET – Aksi demonstrasi ribuan buruh hari ini membuat suasana di kompleks DPR/MPR Senayan terlihat sepi. Aktivitas di dalam gedung berkurang drastis, hanya menyisakan beberapa staf dan petugas pengamanan yang tetap bertugas.

Sejak pagi, massa buruh mulai berkumpul di sekitar kawasan Senayan. Polisi menurunkan kendaraan taktis, mobil pemadam kebakaran, dan ambulans untuk berjaga mengantisipasi segala kemungkinan. Sejumlah aparat juga tampak bersiaga di depan gedung Nusantara dan Nusantara III.

Agenda DPR Hari Ini Berjalan Terbatas

Di tengah aksi unjuk rasa, kegiatan DPR tetap berlangsung meski terbatas. Hanya dua agenda yang dijadwalkan, yakni diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi terkait RUU PPRT.

Di dalam gedung sendiri, kondisi jauh lebih lengang dari biasanya. Para pegawai negeri sipil (ASN) dan tenaga ahli (TA) DPR banyak yang memilih bekerja dari rumah sesuai imbauan Sekretariat Jenderal DPR.

Surat edaran dengan nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar sehari sebelumnya, meminta pegawai menjalankan sistem kerja work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, membenarkan kebijakan tersebut. “Imbauan WFH ini memang khusus untuk ASN dan TA DPR, tujuannya semata-mata demi keamanan,” ujarnya.

10 Ribu Buruh Turun ke Jalan

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi hari ini dipusatkan di depan gedung DPR dengan estimasi peserta mencapai 10 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

Dalam aksinya, massa buruh membawa enam tuntutan utama, yaitu:

Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.

Stop PHK dengan membentuk Satgas khusus.

Reformasi pajak perburuhan: menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

Berita Lain  Menjajal KRL Baru Buatan China, Mirip MRT !

Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.

Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Revisi RUU Pemilu dengan redesain sistem pemilu 2029.

Dengan konsentrasi massa dipusatkan di Senayan, kawasan sekitar DPR menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Aparat kepolisian pun mengimbau masyarakat agar menghindari jalur tersebut dan menggunakan alternatif lain.

Aksi buruh kali ini menegaskan kembali tuntutan klasik terkait kesejahteraan pekerja yang dinilai masih jauh dari ideal. Meski demikian, jalannya demonstrasi terpantau kondusif hingga siang hari dengan pengawalan ketat aparat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *